BAWASLU KOTA PALU KABULKAN PERMOHONAN ZAINUDDIN TAMBUALA-NURSALAM

Suasana Sidang Pembacaan Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palu, Sabtu (14/3/2020)

PALU – Bawaslu Kota Palu mengabulkan sebagian permohonan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Zainuddin Tambuala–Nursalam pada pembacaan putusan hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang digelar Bawaslu Kota Palu, Sabtu (14/03/2020).

Setelah menggelar Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengeketa yang dimulakan sejak Jumat (06/3/2020) yang lalu, Bawaslu Kota Palu berkesimpulan KPU Kota Palu sebagai termohon dianggap perlu melakukan verifikasi kembali jumlah syarat berkas dukungan dan sebaran dalam formulir B1 KWK Perseorangan, B1.1 KWK Perseorangan dan formulir B2 KWK Perseorangan secara keseluruhan yang telah dimasukan Bapaslon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Zainuddin Tambuala–Nursalam sebagai pemohon.

Ketua Majelis Ivan Yudharta (dua dari kiri) membacakan hasil Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Sabtu (14/3/2020).

Sebelumya, hasil pengecekan KPU Kota Palu pada Formulir B 1.1 KWK Perseorangan dan pengecekkan sebaran pasangan Zainuddin Tambuala – Nursalam adalah berjumlah 21.528. Kemudian setelah dilakukan penyandingan formulir B 1.1 KWK dengan formulir B1 KWK Perseorangan, jumlah Formulir yang memenuhi syarat berjumlah 11.157 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat berjumlah 2.205. Namun dari jumlah tersebut, masih terdapat jumlah dokumen syarat dukungan yang tidak dilakukan verifikasi dan pengecekkan sejumlah 8.166 dikarenakan adanya batas waktu yang telah ditetapkan. Tidak dilakukannya pengecekkan dokumen berkas syarat dukungan sejumlah 8.166 oleh KPU Kota Palu dianggap bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan utamanya asas kepastian hukum, kecermatan dan asas pelayanan yang baik.

Anggota Majelis Fadlan (satu dari kiri) membacakan hasil Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Sabtu (14/3/2020).

Selain itu, pada pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tersebut, KPU Kota Palu sebagai termohon tidak memberikan penjelasan terkait parameter tegas dukungan yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat.

Dalam pembacaan putusan hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa itu juga menganggap BA 1 KWK Perseorangan yang diterbitkan KPU Kota Palu sebagai termohon dengan Berita Acara Hasil Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan terbukti secara sah dan meyakinkan mengandung cacat prosedur dan cacat substansi.

Anggota Majelis Munirah (tiga dari kiri) membacakan hasil Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Sabtu (14/3/2020).

Pembacaan Putusan Hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kota Palu ini sendiri digelar di Kantor Bawaslu Kota Palu, Sabtu (14/03/2020) yang dipimpin oleh 3 (tiga) majelis yang juga merupakan anggota Bawaslu Kota Palu yakni Ketua Ivan Yudharta serta anggota Fadlan dan Munirah dengan dihadiri oleh pihak pemohon yakni Zainuddin Tambuala dan Nursalam yang didampingi kuasa hukumnya dan pihak termohon yakni KPU Kota Palu yang diwakili oleh kuasa hukum.***

Lihat Salinan Putusan Sengketa >> Tautan

Author: admin1