RATNA DEWI PETTALOLO: PEMILIHAN DIMASA PANDEMI COVID-19 HARUS TETAP MEMPERHATIKAN KESELAMATAN MANUSIA

PALU – Setelah Pemerintah, DPR dan KPU memutuskan sepakat untuk tetap menggelar Pemilihan 2020 pada 9 Desember 2020 nanti sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 Pasca Penundaan tahapan Pemilihan yang dikarenakan Pandemi Covid-19, pemilihan tahun 2020 akan melewati 6 tahapan yakni tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencocokan dan penelitian daftar pemilih, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, kampanye dan tahapan pemungutan suara.

Walau sudah mengatur jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, Namun di Perpu Nomor 2 tahun 2020 tidak mengatur perubahan konsep-konsep umum dan konsep-konsep teknis dalam pelaksanaan pemilihan termasuk pengawasan, penanganan pelanggaran termasuk penyelesaian sengketa. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Konsolidasi Nasional dengan tema “Penegakkan Hukum Pemilihan tahun 2020 Menuju Era New Normal” yang digelar secara Daring oleh Bawaslu RI, Rabu (03/6/2020).

Ia menjelaskan Perpu Nomor 2 tahun 2020 secara khusus hanya mengatur 3 hal yakni pertama soal Pandemi covid-19, kedua pergeseran pelaksanaan waktu pelaksanaan pemilihan dari 23 September menjadi 9 Desember, dan ketiga merubah mekanisme penentuan keputusan penundaan yang dilakukan KPU dengan persetujuan Pemerintah dan DPR.

Ratna Dewi Pettalolo beri materi pada kegiatan Konsolidasi Nasional secara Daring langsung dari Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Palu, Rabu (3/6/2020).

Oleh karena itu, hal-hal lainnya terkait dengan pemilihan 2020 tetap mengacu pada ketentuan undang-undang 10 tahun 2016 perubahan ke 2 atas UU No. 1 tahun 2015. Yang artinya bahwa beberapa regulasi terkait dengan PKPU dan Peraturan Bawaslu akan menyesuaikan penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian kondisi Covid-19 dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan manusia.

“nah ini tentu menjadi masukan bagi kita semua terutama bagi pemerintah karena ada kewajiban pemerintah nantinya memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan dimasa Pandemi Covid-19 harus tetap memperhatikan yang namanya keselamatan manusia”, kata Dewi.

Dewi menerangkan bahwa kedaulatan rakyat dan keselamatan rakyat harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisah dipisahkan karena bagaimanapun pemilihan yang merupakan bagian dari demokrasi untuk melakukan pergantian kepemimpinan sebagai tuntutan dari konstitusi yang harus dilakukan secara periodik 5 tahun sekali, ini tidak bisa mengesampingkan kepentingan untuk menyelamatkan kemanusiaan karena keselamatan manusian itu adalah hukum yang tertinggi. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pemilihan tahun 2020 tetap dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai kerawanan pelaksanaan Pemilihan 2020 dimasa covid-19 Yakni Resiko Kesehatan, Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah, Politik Uang dan Partisipasi Masyarakat.

Sebagai salah satu narasumber, pada kegiatan Konsolidasi Nasional ini Ratna Dewi Pettalolo melakukan sambungan Daring langsung dari Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Palu di Kota Palu Sulawesi Tengah yang juga didampingi Anggota Bawaslu Sulteng Darmiati dan Jamrin serta Tenaga Ahli Divisi Penindakan Bawaslu RI Abdullah Iskandar. Selain Dewi, yang juga turut menjadi narasumber dalam kegiatan adalah motivator Kana Sutrisna Suryadilaga.

Ratna Dewi Pettalolo melakukan sambungan Daring langsung dari Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Palu di Kota Palu Sulawesi Tengah didampingi Anggota Bawaslu Sulteng Darmiati dan Jamrin serta Tenaga Ahli Divisi Penindakan Bawaslu RI Abdullah Iskandar (1 dari kiri).
Foto bersama Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dengan Anggota Bawaslu Sulteng dan Anggota Bawaslu Kota Palu serta Tenaga Ahli Bawaslu RI Abdullah Iskandar, Rabu (03/6/2020)

***

Author: bawaslukotapalu