PLUS & MINUS, APAKAH PEMILIHAN 2020 DILANJUTKAN ATAU DITUNDA?

Palu – Mewabahnya Virus Covid-19 beberapa bulan terakhir di Indonesia berdampak pada proses tahapan Pemillihan Tahun 2020 yakni ditundanya tahapan pemilihan sampai pada situasi dianggap telah aman kembali untuk melakukan proses tahapan pemilihan tahun 2020.

Dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 tahun 2020 Pemilihan tahun 2020 waktu pelaksanaan pemilihan dimundurkan dari 23 September menjadi 9 Desember. Namun masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan pelaksanaan tahapan pemilihan di tengah masa pandemi ini utamanya pada sisi kesehatan dan keamanan penyelenggaraan nantinya.
Seperti yang diungkapkan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Konsolidasi Nasional yang digelar secara Daring oleh Bawaslu RI, Rabu (03/6/2020) bahwa dilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 ini memiliki kelebihan serta kekurangan.

“dalam diskusi-diskusi sebelumnya, terjadi dilema dalam pelaksanaan pemilihan 2020 apakah dilanjutkan atau ditunda? dua-duanya memiliki konsekuensi yakni memiliki nilai plus dan minus” kata Dewi.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo

Menurutnya jika pemilihan ditunda tentunya akan menghambat proses pergantian kepemimpinan yang secara periodik telah tiba masanya harus dilaksanakan pada tahun 2020. Jika terjadi penundaan, tentu nantinya akan banyak daerah-daerah dipimpin oleh pelaksana tugas sehingga memungkinkan adanya kebijakan-kebijakan strategis yang tidak bisa dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana tugas. Namun kelebihan jika dilakukan penundaan maka kesehatan dan keselamatan manusia akan dapat diberikan jaminan.

Jika Pemilihan 2020 tetap dilanjutkan, tentunya pada proses pergantian kepemimpinan akan berjalan dengan baik karena merupakan perintah konstitusi serta pelaksanaan dari daulat rakyat, namun dalam prosesnya akan berhadapan dengan resiko kesehatan dan membutuhkan anggaran untuk mengikuti segala protokol-protokol kesehatan.

“karena memang melaksanakan Pilkada ditahun 2020 ditengah Covid-19 butuh persyaratan-persyaratan khusus terutama dukungan anggaran yang memadai yakni ketambahan kebutuhan-kebutuhan anggaran Alat Pelidung Diri (APD) dan kebutuhan lainnya untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat”, papar Dewi.

“ketentuan yang telah diputuskan di PKPU No. 2 tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan secara demokratis, namun tetap bersyarat mengacu pada ketentuan perlindungan kesehatan yang ketat”, pungkasnya.***

Author: bawaslukotapalu